Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyatakan, tiga kecamatan di wilayah terdampak masih berstatus tanggap darurat akibat bencana, sementara 36 kecamatan lainnya mulai memasuki fase transisi menuju pemulihan. Pihaknya menegaskan upaya penanganan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan.
Adapun ketiga kecamatan itu di antaranya Kecamatan Kalibunder, Kecamatan Tegalbuleud dan Kecamatan Pabuaran. Masa tanggap darurat yang asalnya berakhir pada hari ini, Selasa (17/12/2024) resmi diperpanjang selama tujuh hari ke depan.
Alasan tanggap darurat bencana diperpanjang lantaran akses di beberapa titik wilayah tiga kecamatan tersebut masih belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.
“Hari ini kita evaluasi, hasilnya secara data dan evaluasi dengan teman-teman Dandim, Sekda, Direktur BNPB masih ada 3 kecamatan yang masih dari posisi zona tidak transisi tapi masih ke wilayah tanggap kebencanaan,” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Posko Utama TDB, Pendopo Sukabumi.
“Iya tiga kecamatan masih lanjut selama satu minggu untuk menyelesaikan persoalan dasar terutama infrastruktur. Yang lain alhamdulillah sudah berjalan dengan baik,” sambungnya.
Dia menjelaskan, selain infrastruktur yang belum diperbaiki seutuhnya, tiga kecamatan tersebut masih terdapat penyintas yang menempati pengungsian. Sehingga, kata dia, percepatan penanganan bencana diutamakan di tiga kecamatan tersebut.
Di sisi lain, 36 kecamatan yang terdampak bencana tanah longsor, banjir hingga pergerakan tanah kini mulai memasuki masa transisi. Artinya, peralihan dari tanggap darurat bencana ke fase pemulihan dan rehabilitasi. Marwan menyebut, masa transisi ini berlaku selama tiga bulan ke depan.
“(Pengungsi) sudah mandiri hari ini tapi secara beban kerusakan itu sedang dihitung. Kalau di bantaran atau pinggir sungai kita harapkan mereka untuk pindah mandiri, karena ini kejadian pasti rutin tiap tahun,” kata dia.
Meski sudah memasuki masa transisi, dia menjelaskan, posko darurat tidak harus dibongkar. Warga yang terdampak tetap bisa memanfaatkan tenda tersebut bila dibutuhkan.
“Nggak harus dibongkar, transisi itu menyikapi kalau diperlukan ya dilanjut tapi kalau tidak digeser ke daerah lain. Kalau misal dalam kondisi transisi ada yang bantu dibenahi mungkin saja, karena bisa saja kalau tidak dimanfaatkan dibongkar misal dapur umum, mau tidak dilanjutkan, simple di transisi itu. Bantuan pun tetap jalan,” jelasnya.
Dengan adanya daerah yang masuk masa transisi, maka tempat wisata pun dimungkinkan untuk dibuka bagi pengunjung di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Namun tentunya, kata dia, dengan pengawasan ketat.
“Tadi sudah kita bahas, mana daerah yang dimungkinkan potensi cuacanya kalau terjadi gelombang besar tidak boleh jadi tempat wisata. Nanti ada blocking area misal (angin) barat darimana yang ngerusaknya,” ucap dia.
“Makanya nanti yang dimungkinkan untuk (wisata di) Palabuhanratu itu Karang Hawu, Citepus sampai ke sana angin baratnya lewat, itu dimungkinkan dengan pengamanan. Tapi Cipatuguran, itu nggak lah (dibuka wisatawan) karena angin barat datangnya dari situ,” ungkapnya.
Selain itu, kawasan Geopark pun rencananya dapat dilewati oleh wisatawan. “Geopark juga dibuka jalan motor dibantu Koramil, membuka jalan lama yang dulu, keluar ke arah Cipeundeuy. Nah sekarang bisa lah ke Geopark,” tutup Marwan.
