Bandung – Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan dipastikan akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 pada 6 Februari 2025 mendatang.
Kepastian itu setelah Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari.
“Insyaallah dan sudah diputuskan bahwa pelantikan tanggal 6 Februari jadi bersama-sama gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih itu tanggal 6,” kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin usai rapat pimpinan bersama Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (22/1/2025).
Dalam Pilkada serentak 2024, Dedi-Erwan, meraih 14.130.192 suara atau 62,22 persen. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih oleh KPU.
Dengan ditetapkannya jadwal pelantikan, Dedi Mulyadi memberi apresiasi kepada pemerintah yang telah menyepakati tanggal pelantikan untuk gubernur, bupati dan wali kota terpilih. Bagi dia, pelantikan itu jadi momentum untuk segera bekerja.
“Kita mengucapkan terimakasih pada pemerintah, Pak Presiden Prabowo, Pak Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu yang hari ini menyepakati tanggal 6 Februari 2025 pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota,” ucap Dedi Mulyadi.
“Ini momentum yang sangat strategis kita untuk melangkah karena jika sudah dilantik nanti langsung bekerja,” ujarnya.
Dedi juga menyanjung Bey Machmudin yang telah memberi ruang baginya untuk menyiapkan kebijakan sebelum benar-benar menjabat sebagai gubernur. Menurut Dedi, Bey adalah sosok pemimpin berintegritas.
“Saya bersyukur masyarakat Jabar mendapat Pj Gubernur yang sehebat ini, punya visi orientasi, bekerja jujur, berintegritas dan memberikan ruang terbuka pada saya untuk bekerja merumuskan kebijakan yang dilakukan setelah menjabat,” jelasnya.
Di awal masa kepemimpinannya nanti, Dedi menyebut ada tiga hal yang akan jadi prioritasnya dalam memimpin Jawa Barat, yakni memastikan pelayanan publik, kesehatan dan infrastruktur bisa didapat masyarakat di seluruh pelosok Jawa Barat.
“Saya menyampaikan saya ini pilihan politik publik 62,2 persen, artinya saya akan ditagih janji kampanye dan harus direalisasikan oleh organisasi perangkat daerah Jawa Barat. Untuk itu yang jadi prioritas kepentingan publik, layanan kesehatan, layanan insfratruktur,” tandasnya.
