Bandung – Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin berbicara mengenai peluang dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia. Menurutnya, ekonomi syariah di Indonesia mengalami berbagai tantangan, mulai dari minimnya literasi hingga regulasi pemerintah.
“Pertama memang pemahaman masyarakat belum, literasi (minim). Kemudian regulasi juga belum mendukung sepenuhnya sehingga perlu ada regulasi yang lebih mendorong, literasi yang lebih intensif,” kata Ma’ruf usai menjadi pembicara dalam stadium general di STAI Al-Masthuriyah Sukabumi, Rabu (22/1/2025).
Selain dua hal tersebut, lembaga dan instrumen yang mendukung ekonomi syariah pun dinilai masih belum lengkap. “Jadi dengan literasi, regulasi, dan instrumen yang lengkap itu nanti perkembangannya akan lebih cepat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf menerangkan jika ekonomi syariah wajib dilaksanakan umat Islam. Negara, kata dia, sudah menganut dual economy system dimana di dalamnya mencakup ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.
“Jadi konvensional oke, syariah oke. Sehingga kita sekarang membangun ekonomi syariah apalagi potensi ekonomi syariah itu besar. Kalau pun buat sekarang potensi itu belum tercapai tetapi kita akan (berusaha) terus sampai potensi itu bisa tercapai,” kata dia.
Salah satu yang disoroti dalam ekonomi syariah yaitu praktik riba. Ma’ruf mengingatkan, riba atau dalam istilah lain dikenal sebagai bunga, dilarang dalam Islam.
“Karena itulah maka ada sistem ekonomi syariah, ada bank syariah yang non riba. Sehingga ada pilihan, memang tidak ada paksaan di sistemnya itu silahkan memilih. Negara menyiapkan dua model, cuman bagi umat Islam tidak ada pilihan, itu harus, ada beda persepsi, negara memberi pilihan bagi, (tapi) bagi umat Islam menjadi sebuah keharusan karena ada perintah dari atas,” jelasnya.
Ma’ruf juga menekankan pentingnya peran alim ulama untuk menyampaikan tentang kaidah ekonomi syariah kepada masyarakat. “Masyarakat harus diberi tahu, kyai-kyai kan tahu, ustaz tahu, nah harus memberi tahu, ini yang harus dilakukan. Kalau tidak, ada konsekuensinya, dapat murka dari Allah,” tambahnya.
Di sisi lain, ekonomi syariah juga berkembang di negara-negara dengan minoritas penduduk beragama Islam. Ma’ruf mencontohkan negara Korea dan Jepang yang kini mulai menerapkan istilah halal dalam berbagai produk buatannya.
“Justru sekarang non muslim mengembangkan ekonomi syariah, apalagi di luar negeri. Seperti di Jepang, Korea, itu mengembangkan instruksi halal, farmasi, wisata, kosmetik mereka sekarang yang menguasai produk halal dunia, bukan orang Islam. Karena mereka ada nilai bisnisnya, kita kalah, dan kita sekarang (harus) mengembangkan itu,” tutupnya.
