Bandung – Komisi V DPRD Jawa Barat menggelar audiensi mengenai polemik penyerahan ijazah yang mendapat penolakan dari sekolah swasta. Audiensi ini digelar untuk mencari jalan tengah terkait keluhan dari sekolah swasta soal percepatan penyerahan ijazah.
Audiensi digelar di ruang rapat Komisi V DPRD, Senin (3/2/2025). Rapat dibuka Pimpinan DPRD Buky Wibawa dan Ono Surono serta dihadiri ketua dan anggota Komisi V, Plh Sekdis Pendidikan serta Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jabar.
Dalam audiensi ini, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono meminta Dinas Pendidikan dan FKSS mendata berapa jumlah ijazah yang tertahan beserta besaran tunggakan yang mesti dibayarkan.
“Terkait dengan tunggakan ijazah ini, makanya kita perlu data, kan kita belum punya data secara lengkap berapa tunggakan di seluruh Jawa Barat dan komponen biaya apa saja yang menjadi beban dari siswa-siswa tersebut,” kata Ono.
Menurut Ono, masalah tunggakan siswa yang ijazahnya masih tertahan di sekolah swasta harus diselesaikan secara adil. Dia juga mengharapkan, sekolah swasta yang mendapat bantuan dari pemerintah untuk tidak melakukan penahanan ijazah.
“Saya lihat ada satu sekolah (swasta) yang mendapatkan hibah bantuan sampai Rp 2 miliar, harusnya ada komitmen bahwa mereka tidak menahan ijazah itu karena Rp 2 miliar sudah didapat dari pemerintah,” tegasnya.
Dengan begitu menurut Ono, ke depan pemerintah harus melakukan verifikasi sebelum memberi bantuan kepada sekolah. Verifikasi dilakukan dengan memberikan syarat agar sekolah dilarang menahan ijazah jika ingin mendapat bantuan dari pemerintah.
“Ke depan terkait dengan hibah bantuan untuk pembangunan ruang kelas misalnya, harus ada verifikasi syarat-syarat, salah satunya misalnya yang bisa mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka sekolah itu dilarang untuk menahan ijazahnya,” ucap Ono.
“Syaratnya itu ke depan,” imbuhnya.
Sementara Ketua FKSS Jabar Ade Hendriana meminta, penyelesaian polemik penyerahan ijazah sekolah swasta tidak dikaitkan dengan hibah dari pemerintah seperti Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
“Penyelesaian maslaah ijazah ini jangan dikaitkan dengan pemberian BPMU,” ucap Ade.
Hingga berita ini ditulis, audiensi antara DPRD, Dinas Pendidikan dan FKSS masih berlangsung dengan membahas data jumlah tunggakan di SMA/SMK/SLB swasta dan solusi agar masalah tersebut bisa diselesaikan.
