Bandung – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengkritik perubahan pola distribusi gas elpiji 3 kg yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat. Menurut Ono, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang tidak menambah beban rakyat.
Diketahui, pemerintah resmi melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg. Hal ini langsung berimbas pada sulitnya masyarakat dalam membeli gas karena harus mendatangi pangkalan.
“Harusnya pemerintah membuat kebijakan yang tidak mempersulit warga. Gas itu kebutuhan utama rakyat, jadi kebutuhan dasar,” kata Ono, Senin (3/2/2025).
Ono memahami bahwa pemerintah ingin memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Namun, menurutnya, aspek kebutuhan serta kepentingan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Dari satu sisi mereka (masyarakat) mendapat kepastian bahwa gas subsidi yang dibiayai APBN bisa terdistribusi seusai aturan. Di sisi lain kebutuhan dan kepentingan masyarakat harus diperhatikan,” tegasnya.
“Permasalahan ini sebetulnya pemerintah mau tegas tidak dalam membuat regulasi, kalau mau tegas membuat regulasi dan pelaksanaannya maka tidak masalah ada pengecer itu,” lanjutnya
Ono juga menyoroti persoalan harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg yang kerap tidak sesuai di lapangan. Namun, ia menilai solusi yang diambil pemerintah seharusnya tidak menambah kesulitan bagi warga.
“Sekarang, banyak warga yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli gas, misalnya dengan menggunakan ojek atau harus pergi ke lokasi yang jauh. Ini pasti menambah beban hidup mereka, apalagi di tengah daya beli yang sedang turun,” lanjutnya.
Ono berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini agar kembali seperti semula, namun dengan pengawasan yang lebih baik.
“Mudah-mudahan aspirasi dari masyarakat ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar kebijakan distribusi gas tidak semakin menyulitkan rakyat,” tutupnya.
