Sukabumi – Angin kencang menerjang kawasan pesisir Citepus, Kabupaten Sukabumi, Kamis (6/2/2025) pagi. Tenda pengungsian yang dihuni oleh 87 warga terdampak penggusuran ambruk diterjang angin sekitar pukul 09.45 WIB.
Heriyanto (45), salah satu warga terdampak mengatakan bahwa saat angin menerjang, banyak warga berada di dalam tenda berukuran 12×6 meter persegi tersebut.
“Ambruk saat kejadian banyak warga di dalam, kita evakuasi dulu, kita larikan ke pinggir pantai. Saat angin besar tadi puing sisa-sisa pembongkaran ini beterbangan khawatirnya melukai warga. Ada puing-puing yang terbang, seperti asbes dan meja, sampai ke seberang jalan,”
Beruntung, tidak ada korban luka dalam kejadian ini. Warga dengan sigap langsung mengarahkan sesama pengungsi untuk menjauh dari bahaya.
“Alhamdulillah tidak ada yang luka. Kami serentak satu komando, warga jangan berlarian ke jalan raya, jadi kita lari ke bibir pantai,” ujarnya.
Namun, kondisi tenda yang sudah minim fasilitas semakin memperburuk keadaan. Hingga kini, warga masih tidur tanpa alas yang layak.
“Belum ada alas. Paling pakai baliho-baliho sisa, buat alas tidur semalam itu. Ya, diakali saja,” tambahnya.
“Kami tetap tinggal di sini sampai direlokasikan ke tempat yang dijanjikan. Dan pihak yang harus benar-benar bertanggung jawab adalah Kadis DLH Pak Prasetyo, ini kebijakan beliau seharusnya kemarin sudah diberikan solusi,” tegas Heriyanto menambahkan.
Heriyanto mengungkap sebelumnya dia sudah mewanti-wanti soal adanya warga yang tinggal sudah cukup lama bahkan sampai puluhan tahun di kawasan itu. Ketika ada pembongkaran harusnya sudah disiapkan lahan relokasi, menurut Heriyanto hal itu sudah disanggupi dan dijanjikan pihak terkait.
“Pak Prasetyo ini kebijakan-kebijakannya harus dipertanggungjawabkan. Kemarin seharusnya sudah ada solusi. Bagaimana kalau angin barat dan air laut makin kuat? Kalau tenda terbang lagi, siapa yang bertanggung jawab?” katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukabumi, yang juga wakil ketua tim terpadu Prasetyo, menyatakan bahwa relokasi memang belum ada sebelum penggusuran. Menurutnya, lokasi baru bagi warga terdampak baru ditemukan beberapa hari lalu oleh kepala desa setempat.
“Belum ada relokasi, rencana kemarin sama yang waktu itu. Cuma kita lagi berupaya supaya secepatnya ke lahan yang sudah disiapkan oleh pak kades,” ujar Prasetyo saat dikonfirmasi detikJabar.
Warga sebelumnya menuding bahwa penggusuran dilakukan terburu-buru tanpa mempertimbangkan nasib mereka yang kehilangan tempat tinggal. Namun, Prasetyo membantah bahwa ada agenda tertentu untuk mempercepat pembongkaran.
“Tidak ada sih. Kemarin itu warga sudah diberi kerohiman (uang ganti rugi). Lalu kita harus mencari lahan, Pak Kades sudah cari lahan, dapat, tinggal pindahnya. Nah, pindahnya ini mungkin yang perlu waktu karena 29 orang yang tidak punya rumah itu baru beberapa hari kemarin dapat informasi dari Pak Kades,” kata Prasetyo.
Saat ditanya apakah sebelumnya pemerintah tidak mempertimbangkan bahwa ada warga yang benar-benar kehilangan rumah dan tidak memiliki tempat lain untuk tinggal, Prasetyo mengakui bahwa informasi tersebut baru diterimanya dua hari sebelum penggusuran dilakukan.
“Iya, jadi kita baru dapat informasi baru-baru ini, dua hari yang lalu dari Pak Kades. Saya pikir sama dengan yang lain (mendapat kompensasi dan bisa pindah sendiri), tapi kalau begitu ya gak jadi masalah. Yang jelas kita sudah siapkan tempat tinggal itu di lahan yang pak kades baru dapat,” jelasnya.
Namun, ia juga menyebut bahwa sebelumnya sudah ada tawaran lahan, tetapi beberapa warga menolak karena dianggap terlalu jauh.
“Sebetulnya sudah dari kapan pak kades ngasih tahu ada lahan, cuma kan pak Heri dan kawan-kawan, ah gak mau pak, kejauhan, begitu. Jadi tidak ada keputusan saat itu, kata pak kades seperti itu,” tambahnya.
