Bandung – Rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 2025 dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga kegiatan membuat pengusaha perhotelan di Jawa Barat kelabakan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar Dodi Ahmad Sofiandi mengungkapkan, kebijakan efisiensi tersebut bisa berdampak pada pemangkasan jumlah karyawan hotel.
Sebab selama ini, hotel masih mengandalkan kegiatan pemerintah sebagai salah satu pemasukan selain dari kunjungan wisatawan di momen libur panjang.
“Biasanya dalam bentuk rapat, diskusi atau seminar yang biasa digelar di hotel atau yang biasa disebut sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Sejauh ini pasar sektor MICE itu ada di 40-50 persen,” kata Dodi, Jumat (7/2/2025).
Dengan efisiensi anggaran yang kemungkinan membuat sektor MICE berkurang, Dodi menyebut bisnis perhotelan akan merasakan dampak yang besar. Belum lagi kata dia, tingkat okupansi hotel semakin menurun dari waktu ke waktu.
“Okupansi turun, pendapatan turun. Kalau berlanjut terus maka pahit-pahitnya sebagian karyawan akan dirumahkan,” ungkapnya.
Dodi mengaku, PHRI telah menyampaikan keberatan soal kebijakan efisiensi tersebut. Dia berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah agar bisnis perhotelan tetap bertahan di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan.
“Kebijakan itu bakal berdampak. Termasuk PAD kota kabupaten bisa berkurang juga,” tandasnya.
Sementara Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus memperkirakan, kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak serius pada sektor hotel dan restoran yang selama ini banyak menyerap kegiatan yang dilakukan pemerintah.
“Pasti akan ada dampaknya kebijakan efisiensi itu. Efisiensi kan tidak hanya perjalanan dinas. Tapi kegiatan seperti seminar, FGD juga dibatasi. Itu bakal berdampak pada hotel resto,” singkat Darwis.
