Bandung – Ratusan siswa di Jawa Barat menghadapi ancaman gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) karena data mereka belum terinput dalam sistem Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Masalah ini menjadi sorotan Komisi V DPRD Jawa Barat, yang menilai ada kelalaian dalam sistem administrasi pendidikan. Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut masa depan siswa.
Menurutnya, masalah ini muncul karena adanya human error yang seharusnya tidak terjadi jika ada pengawasan yang ketat dari sekolah hingga Dinas Pendidikan.
“Yang terpenting, karena ini kelalaian dari pihak sekolah, harus segera diselesaikan. Masalah (ijazah) belum selesai, sekarang ada lagi. Jadi kontroling dari atas ke bawah harus betul-betul dimaksimalkan supaya tidak bikin gaduh masyarakat. Yang terpenting ke depan jangan terulang lagi, kan gak lucu,” tegas Aten, Jumat (7/2/2025).
Aten yang juga anggota Fraksi PPP DPRD Jabar ini meminta agar Disdik dan Kantor Cabang Dinas (KCD) lebih aktif dalam mengawasi proses administrasi sekolah, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terkait kemungkinan sanksi bagi sekolah yang lalai, Aten menyerahkan keputusan itu kepada aturan yang berlaku di Disdik. Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan harus lebih dimaksimalkan agar kejadian ini tidak kembali terulang.
“Kalau itu ada aturan ya di Disdik, kita belum bisa mendalami. Yang penting kalau menurut saya, dari Disdik provinsi harus memaksimalkan pekerjaan pengawasan di situ,” jelasnya.
Ke depan, ia berharap sistem administrasi sekolah lebih siap dan terorganisir agar kasus ini tidak terus terulang dan merugikan siswa. Apalagi dalam waktu dekat, sekolah akan menghadapi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Dipersiapkan betul-betul, jangan sampai terjadi gaduh lagi,” pungkasnya.
