Bandung – Fraksi PPP DPRD Jawa Barat meminta Dinas Pendidikan memberikan sanksi bagi sekolah yang dianggap lalai karena terlambat melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Karena keterlambatan itu, ratusan siswa SMA/SMK di Jabar terancam tak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Anggota Komisi V, Zaini Shofari memastikan bakal memanggil pihak sekolah yang lalai.
“Untuk pihak sekolah, jelas harus mendapat sanksi, baik tertulis, teguran atau mutasi jika benar-benar lalai. Termasuk kita akan panggil pihak sekolah terkait, kendalanya apa,” tegas Zaini, Jumat (7/2/2025).
Namun menurut Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, mencari solusi bagi siswa yang terancam gagal SNBP harus menjadi prioritas Pemprov Jabar. Karenanya dia mendesak Pj Gubernur Bey Machmudin untuk berkordinasi dengan Kemendiktisaintek agar masalah ini bisa terselesaikan.
“Untuk siswa pelajar di Jabar yang terdampak pihak sekolah yang mengisi data PPDS lalai, sehingga mereka mungkin tidak berkesempatan masuk di SNBP, mudah-mudahan nanti kita sama-sama berjuang untuk meyakinkan Pj Gubernur untuk melakukan akrobat atau lobi ke Kemendikti untuk menyelesiakan maslaah ini,” jelasnya.
“Mereka yang berprestasi sangat berharap agar bisa mengikuti SNBP untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang terpenting, mendesak justru harus mencari solusi agar pelajar bisa aman dan lolos semua,” tandasnya.
Diketahui, sebanyak 108 sekolah di Jabar mengalami keterlambatan dalam mengisi PDSS. Kabid SMA Disdik Jabar Awan Suparwana menjelaskan, berdasarkan data di portal Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), terdapat sekolah yang statusnya sudah finalisasi hingga tidak mengisi.
“Permasalahan itu yang tidak mengisi sampai saat ini ada 108 sekolah negeri dan swasta. Itu di Jawa Barat dan ini juga terjadi di semua provinsi ada kendala yang sama, ada sekolah yang memang statusnya seperti itu. Yang 108 itu posisinya tidak selesai,” jelasnya.
Saat ini Awan mengatakan dirinya sedang berupaya mengajukan permohonan ke Kemendiktisaintek untuk membuka kembali portal PDSS. Hal itu dilakukan agar siswa tetap bisa ikut dalam SNBP.
“Sekarang saya lagi ke Jakarta untuk menyampaikan surat permohonan ke Kemendiktisaintek untuk bisa membuka kembali portal PDSS supaya sekolah bisa menyelesaikan pengisian,” katanya.
“Pada intinya kita sekarang fokus pada mencari solusi apapun yang terjadi di sekolah, itu tidak berarti ada kesalahan siswa, siswa tidak punya salah. Makanya upaya kami itu agar bertemu ke Kemendiktisaintek agar memberi ruang ke anak-anak tetap bisa mendapatkan tiket untuk ikut SNBP ini,” tandasnya.
