Bandung – Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi berencana untuk membuat larangan sekolah melaksanakan study tour. Pasalnya hal tersebut akan membebankan siswa di wilayah Jawa Barat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna langsung memberikan respon terkait wacana larangan tersebut. Dia menilai kebijakan tersebut penting dilakukan di masyarakat.
“Saya sepakat apa yang distatement-kan oleh Pak Gubernur terpilih bahwa tidak usah ada study tour dan sebagainya,” ujar Dadang, di Sekretariat PWI Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (10/2/2025).
Pihaknya menjelaskan kondisi kebutuhan atau daya beli masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi. Sehingga dirinya menilai beberapa masyarakat di Kabupaten Bandung masih memerlukan bantuan.
“Artinya masih dalam konteks kebutuhannya dasar. Nah, memang tidak semua anak dan ini seperti ini nih, orang tuanya ada yang kaya, menengah ke atas. Iya khusus dalam konteks ini masyarakat dalam menengah ke bawah, karena kita Kabupaten Bandung rata-rata nya ini masih relatif masih banyak kekurangan,” katanya.
Ada pun jika study tour perlu dilakukan, ia menyarankan agar pelaksaannya tidak membebankan siswa.
“Kalau itu misalkan akan ada boleh, tapi jangan terlalu sering. Misalkan dalam waktu 6 tahun ini cukuplah cuma satu kali lah kan gitu ya. Artinya mengenal pemahaman dunia luar atau tempat-tempat yang studinya memang sesuai dengan kapasitas,” jelasnya.
Dia menyebutkan terkait penguatan untuk larangan tersebut akan terus didukung Pemkab Bandung. Kata dia, setiap daerah harus turut mendukung apa yang menjadi kebijakan di Provinsi Jawa Barat.
“Ya nanti kalau misal itu mah kan sudah keputusan Gubernur yang sifatnya ruang untuk Jawa Barat. Maka kita selaku Bupati harus bisa membantu dan apa mensukseskannya,” ucapnya.
Dadang menilai seharusnya para sekolah bisa memanfaatkan tempat-tempat yang ada di wilayahnya. Terutama dalam rangka pembelajaran tempat wisata hingga kebudayaan.
“Karena kita ada tiga muatan lokal kita itu ada pendidikan bahasa Sunda, ada pendidikan Pancasila, dan pendidikan mengaji menghafal Al-Qur’an,” kata Dadang.
Dia pun mengaku akan membuat Taman Budaya Giriharja. Sehingga masyarakat atau sekolahan bisa memanfaatkan edukasi di wilayah sekitar.
“Ini kan spot-spot edukasinya cukup aja di lokalan. Kalau toh misalkan tidak ikut pun, tidak usah ada sanksi nilainya jadi jelek. Biarkan aja secara personality-nya misalkan tidak ini, artinya tidak ada sanksi,” ucap Dadang.
Menurutnya kebijakan pembelian seragam hingga buku tulis lebih baik diberikan kepada orang tua secara langsung. Kata dia, hal tersebut tidak perlu diurus oleh sekolah.
“Kita di Kabupaten Bandung SD saja hampir 1369 SD. SMP hampir 300-an. Ya kan yang menjadikan kewenangan Kabupaten. Saya enggak mau ada cawe-cawe minta uang ini, enggak maulah. Sudah dari awal juga kita mah sudah berhentikan. Korwil sudah saya bubarkan,” tegasnya.
Dia menambahkan saat ini tengah melakukan pembenahan di lingkungan Dinas Pendidikan. Menurutnya saat ini harus melihat kemampuan dan kualitas belajar dari setiap siswanya.
“Kedepannya kita akan merevitalisasi supaya menjadikan performance dan tempat pendidikan sarana pendidikan Kabupaten Bandung saya tidak mau lagi ada kelas pagi, siang dan sore, enggak mau. Pokoknya semua harus belajar pagi,” pungkasnya.
