Bandung – DPRD Jawa Barat menyoroti data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat adanya lokasi mangkal pekerja seks komersial (PSK) di 79 desa dan kelurahan. Fakta tersebut dianggap memprihatinkan karena menyangkut persoalan sosial.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mengatakan, data terkait keberadaan lokasi mangkal PSK menunjukkan masih terjadinya krisis moral di Jawa Barat. “Maraknya lokasi PSK di Jawa Barat menunjukkan krisis moral dan sosial yang serius. Dalam Islam, zina diharamkan karena merusak individu dan masyarakat, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Isra’: 32 yang melarang mendekati zina,” kata Aten, Rabu (12/2/2025).
Karena itu, dia meminta pemerintah daerah untuk lebih serius menangani persoalan ini dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk upaya pemberdayaan ekonomi bagi para PSK agar bisa keluar dari lingkaran prostitusi.
Aten yang juga anggota Fraksi PPP DPRD Jabar mengungkap ada beberapa solusi ideal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah sosial tersebut, yang di antaranya adalah pendidikan moral dan agama untuk masyarakat. “Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya zina melalui pendidikan Islam. Kemudian pemberdayaan ekonomi, memberikan alternatif pekerjaan halal bagi PSK melalui pelatihan dan UMKM,” jelasnya.
“Penegakan hukum dengan mengawasi dan menindak praktik prostitusi secara tegas serta rehabilitasi dan bimbingan membantu mantan PSK dengan bimbingan keagamaan dan keterampilan kerja,” tutup Aten.
Diketahui, BPS mencatat sebanyak 79 desa dan kelurahan di Jawa Barat menjadi lokasi keberadaan PSK. BPS menyebut, keberadaan PSK itu didapat melalui survei lapangan yang dilakukan tahun 2024 lalu.
Dalam data itu disebut, jumlah desa kelurahan yang terdapat tempat mangkal PSK yakni 1,33 persen dari total 5.877 desa kelurahan di Jabar. Adapun 79 desa kelurahan dengan keberadaan PSK tersebar di 19 kabupaten/kota dengan lokasi terbanyak berada di Kabupaten Bekasi yakni 17 lokasi, Kabupaten Indramayu 13 lokasi dan Kabupaten Subang 7 lokasi.
Ketua Tim Statistik Sosial BPS Jabar, Isti Larasati mengatakan, data terkait 79 desa yang memiliki keberadaan PSK didapat dari hasil pendataan potensi desa yang dilakukan BPS di bulan Mei 2024 lalu dimana petugas BPS menanyakan langsung kepada aparat desa soal potensi yang dimiliki.
“Jadi salah satu pertanyaan di pendataan potensi desa adalah kami menanyakan apakah desa ini ada lokasi PSK, baik yang dikelola secara berkelompok atau individu. Jadi lokasi mangkal PSK itu yang menjajakan diri secara komersil ya,” kata Isti saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).
“Berdasarkan keterangan dari aparat desa, kami mencatat se-Jawa Barat ada 79 desa atau kelurahan yang memiliki keberadaan lokasi PSK,” sambungnya.
