Breakingnewsbandung.com – JABAR | Komisi V DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama yang tinggal di daerah pelosok. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki, yang menyebutkan bahwa keluhan terkait sulitnya mendapatkan layanan kesehatan masih marak terjadi di beberapa wilayah terpencil seperti Pameungpeuk, Cikelet, Singajaya, dan Bungbulang di Kabupaten Garut.
“Keluhan yang sering saya terima adalah rumitnya prosedur layanan kesehatan. Ini harus segera dibenahi agar masyarakat miskin bisa lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan,” ujar Aceng Malki, Senin (17/2/2025).
Aceng menyoroti bahwa banyak warga di daerah terpencil mengalami kesulitan ketika ingin berobat ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, seperti rumah sakit. Salah satu masalah utamanya adalah persyaratan rujukan dari fasilitas kesehatan pertama (Puskesmas). Padahal, jarak antara tempat tinggal mereka dengan rumah sakit bisa sangat jauh, bahkan mencapai enam jam perjalanan.
“Kondisi ini membuat masyarakat frustrasi. Mereka sering ditolak oleh rumah sakit karena tidak membawa rujukan dari Puskesmas, padahal akses ke Puskesmas saja sudah sulit,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aceng menilai bahwa layanan kesehatan di Puskesmas, terutama di daerah pelosok, belum optimal. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lebih memilih langsung menuju rumah sakit.
“Alasan mereka langsung ke rumah sakit adalah karena penyakitnya tidak kunjung sembuh ketika diobati di Puskesmas. Dokter sering tidak ada, peralatan juga kurang memadai,” ungkapnya.
Selain itu, Aceng juga menyoroti permasalahan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam mengakses layanan kesehatan. Menurutnya, di beberapa daerah, anggaran untuk layanan medis berbasis SKTM sering kali habis sebelum akhir tahun. Akibatnya, masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
“Anggaran untuk layanan kesehatan menggunakan SKTM harus diperbesar. Intinya, bagaimana masyarakat miskin bisa mendapat layanan kesehatan tanpa harus ribet dengan urusan administrasi,” tutup Aceng.
Sumber : https://www.detik.com/jabar/berita/d-7782907/komisi-v-dprd-jabar-dorong-kemudahan-akses-kesehatan
