Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyampaikan rencananya untuk menerapkan kurikulum wajib militer di SMA/SMK. Rencana itu ia siapkan sebagai langkah menangani kenakalan remaja akibat pengaruh geng motor dan premanisme di Tanah Pasundan.
Dedi Mulyadi berencana supaya mereka yang terlibat balap liar, geng motor, dan premanisme akan dimasukkan ke dalam wajib militer. Kurikulum ini sekaligus disiapkan di tingkatan SMA/SMK sebagai bagian dari pendidikan bela negara.
“Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, perkelahian antarpemuda–antarsiswa, kita akan masukin wajib militer dan saya berencana akan memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta usai pelantikan kepala daerah (20/2/2025), seperti disiarkan oleh YouTube Gubernur Jabar itu, dikutip Jumat (21/2/2025).
“Saya akan kerja sama dengan Kodam dan Polda Jabar,” imbuhnya.
Langkah ini kemudian mendapat respons dari Fraksi PPP DPRD Jabar. Secara garis besar, Fraksi PPP mendukung wacana tersebut asal melalui kajian yang matang.
Dalam keterangannya, Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar Zaini Shofari mulanya menyinggung pengalamannya saat menonton langsung dua pertandingan Persib Bandung di Piala Presiden 2015 dan 2016 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Zaini pun bercerita bahwa laga tersebut diwarnai dengan situasi mencekam lantaran Persib bermain di kandang musuh bebuyutan, Persija.
Namun kemudian, kata Zaini, kedua laga itu berlangsung dengan aman. Sebab menurutnya, ada manajemen pengendalian dan pengamanan yang disiapkan hingga semua lancar tanpa hambatan.
“2015 saya nonton Piala Indonesia, Persib lawan Sriwijaya. Persib menang 2-0 di GBK loh, (kandang) Macan Kemayoran,” kata Zaini mengawali pernyataannya, Rabu (26/2/2025).
“2016, nonton Piala Indonesia Torabika. Persib kalah oleh Arema Cronus 0-2. Tapi aman, mencekam tapi aman. Kenapa? Karena ada pengendalian, karena ada pengelolaan, serta ada pengamanan,” ungkapnya menambahkan.
Menurut Zaini, kurikulum wajib militer menjadi salah satu opsi yang dibutunkan untuk menekan angkan kenakalan remaja. Selain itu, dampaknya nanti kata dia bisa terasa lantaran wilayah-wilayah yang terindikasi sudah dipengaruhi geng motor bisa lebih aman untuk waktunke depan.
“Pun sama hari ini, kalau wajib militer, khususnya terkait dengan kurikulum wajib militer hadir di setiap SMA ataupun SMK oleh gubernur terpilih, saya pikir yang tadi yang disebutkan tadi, adanya pengendalian, adanya pengamanan, adanya perhatian khusus, maka insyaallah akan aman,” ucapnya.
Namun kata Zaini, wacana kurikulum wajib militer untuk SMA/SMK itu harus melewati kajian yang matang. Selain dengan praktisi yang sudah ahli di bidang tersebut, kajian itu tentunya membutuhkan keterlibatan DPRD Jabar.
“Jadi, Nadiem Makarim saja Menteri Pendidikan bikin kurikulum merdeka kajiannya lama, 2022 baru diberlakukan. Kalau hari ini, juga tentu semangat baru gubernur terpilih kita hormati, kita hargai. Tapi yang pasti, kajian mendalam dengan melibatkan banyak pihak, termasuk DPRD Jawa Barat, tentu itu menjadi suatu prioritas,” pungkasnya.
