Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi merespons kondisi bencana yang menimpa wilayah Bogor. Dedi Mulyadi menyatakan, harus ada evaluasi soal masalah alih fungsi lahan di sana.
Ditemui usai rapat di DPRD Jabar, Dedi Mulyadi mulanya, menyinggung tentang rencana alokasi anggaran untuk penanganan bencana alam di Jabar. Sebab menurutnya, bencana yang terjadi itu biasanya membutuhkan bantuan logistik yang memadai untuk masyarakat yang terdampak.
“Nah itu termasuk Peraturan Gubernur untuk meralokasi anggaran, termasuk salah satunya adalah merespons peristiwa yang terjadi di masyarakat,” kata Dedi Mulyadi, Senin (3/2/2025).
“Banjir di Karangligar belum selesai-selesai dari dulu, banjir di Dayehkolot, banjir di Kota Bandung, kemudian di Garut, di Bogor hari ini, kan perlu realokasi untuk membelanjakan berdasarkan kebutuhan publik. Karena kebanyakan penanganan bencana kita ini kan cukup dengan membagi sembako,” ucapnya menambahkan.
Dedi Mulyadi kemudian menyinggung masalah alih fungsi lahan yang mengakibatkan bencana alam yang sekarang terjadi di Bogor. Bahkan berdasarakan informasi yang ia terima dari Bupati Rudy Sismanto, alih fungsi lahan itu salah satunya ditimbulkan oleh salah satu BUMD Jabar, PT Jaswita.
“Oh iya, saya ngomong aja terus terang. Di situ (Bogor) kan ada Jaswita, Jaswita itu membangun sarana rekreasi di Puncak,” ungkapnya.
“Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu, apa namanya, pionnya, kubahnya, atau apa namanya, kemudian terjatuh masuk ke sungai, kemudian menyumbat dan kemudian menjadi luapan air. Itu berdasarkan keterangan Bupati Bogor tadi ketika ngomong di telepon dengan saya,” tegasnya.
Politikus Gerindra ini memastikan akan meninjau langsung kondisi di Bogor bersama Menteri Lingkungan Hidup pada Kamis (6/3/2025). Jika ditemukan ada pelanggaran, Dedi Mulyadi menginginkan ada tindakan maupun sanksi ke beberapa pihak tersebut.
“Nah ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi. Kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting,” ucapnya.
“Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Swasta juga harus berani evaluasi. Mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang, keselamatan warga lebih utama dari apapun,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Bogor menetapkan status tanggap darurat bencana. Status itu diberlakukan hingga 17 Maret 2025.
BPBD pun mencatat sebanyak 16 kecamatan di Kabupaten Bogor terdampak bencana dalam sehari. Adapun 16 kecamatan yang terdampak terdiri atas 28 desa.
Berdasarkan data BPBD yang diterima, bencana terdiri atas banjir, tanah longsor, angin kencang, dan orang hanyut. Sejumlah bencana tersebut terjadi pada Minggu (2/3) kemarin.
