Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan, (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong mengaku kecewa didakwa merugikan keuangan negara Rp 578 miliar di kasus dugaan korupsi impor gula. Tom menyebut jaksa tak melampirkan dasar perhitungan kerugian negara tersebut.
“Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, mengharapkan profesionalisme dan transparansi dari Kejaksaan. Dalam hal ini saya berharap agar Kejaksaan setransparan mungkin terkait isu kerugian negara,” kata Tom Lembong usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
Tom mengatakan dakwaan jaksa tak mencerminkan realita yang terjadi. Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat kepadanya sampai sekarang.
“Ya secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat realita yang berlaku pada saat itu ya di saat masa-masa yang diperkarakan,” ujarnya.
Sementara itu, istri Tom Lembong, Ciska Wihardja berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi Tom Lembong. Ciska meyakini suaminya tidak bersalah dalam kasus suap impor gula.
“Kami apa ya, relief gitu maksudnya, setelah membaca dakwaan ya ternyata memang tidak ada yang bisa membuktikan, kesalahan Pak Tom. Ya semoga eksepsinya diterima,” kata Ciska.
Anies Harap Hakim Beri Keputusan Adil
Anies Baswedan yang sedari tadi juga menyaksikan dan mendengarkan dakwaan Tom Lembong juga memberi respons mengenai sidang ini. Anies berterima kasih kepada majelis yang telah memberikan kesempatan Tom Lembong menyampaikan eksepsi.
“Terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini juga. Sehingga, kita semua keluar dari persidangan hari ini mendengar secara lengkap, baik yang disampaikan oleh penuntut maupun disampaikan oleh penasihat hukum,” katanya.
Dia juga berharap majelis hakim mengambil keputusan bijaksana dan adil. Anies meyakini majelis hakim yang mengadili perkara Tom Lembong akan memberikan keputusan yang baik.
“Tentu kita berharap agar majelis hakim mengambil keputusan seperti yang saya sampaikan tadi dengan objektif, prinsip kebenaran, prinsip kepastian hukum, dan juga keadilan. Kami yakin majelis hakim mengambil keputusan seperti itu sebagaimana hari ini majelis hakim membuat keputusan yang baik sekali, dengan memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini,” ucap Anies.
Sebelumnya, jaksa mengungkap keterlibatan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula yang merugikan negara Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait.
Hal itu diungkap jaksa dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus. Duduk sebagai terdakwa dalam kasus ini Tom Lembong.
Jaksa mengungkap keterlibatan Tom Lembong dimulai pada 12 Agustus 2015. Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan saat itu menyetujui impor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih tanpa rapat koordinasi dengan kementerian terkait.
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian menerbitkan surat Pengakuan Impor/Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016 kepada Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama, Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo, Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas, Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses,” kata jaksa.
Jaksa menerangkan Tom menyetujui impor dan importir produsen gula kristal merah untuk diolah menjadi gula kristal putih ke 10 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Padahal saat itu Indonesia mengalami surplus gula.
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong pada tahun 2015 memberikan Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) kepada Tony Wijaya Ng melalui PT Angels Products untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) yang dilakukan pada saat produksi dalam negeri Gula Kristal Putih (GKP) mencukupi dan pemasukan/realisasi impor Gula Kristal Mentah (GKM) tersebut terjadi pada musim giling,” ujar jaksa.
Jaksa mengatakan saat itu Tom Lembong tidak menunjuk BUMN untuk menstabilisasi harga gula di Indonesia. Malah, kata jaksa, Tom menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri.
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak menunjuk Perusahaan BUMN untuk pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga gula, melainkan menunjuk Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL), Satuan Koperasi Kesejahteraan Pegawai (SKKP) TNI Polri,” ungkap jaksa.
Tom Lembong menugaskan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (PT PPI) untuk melakukan pengadaan gula kristal putih. PT PPI kemudian bekerja sama dengan 10 perusahaan itu untuk mengolah gula kristal merah menjadi kristal putih, padahal delapan perusahaan itu hanya memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.
Jaksa menyebutkan, Tom Lembong tidak melakukan pengendalian distribusi dalam stabilisasi harga gula. Kata jaksa, seharusnya hanya BUMN yang bisa mengimpor gula.
“Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan/atau pasar murah.
Tom Lembong pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
