Breakingnewsbandung.com – BANDUNG | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil , yang terletak di Jalan Gunung Kencana, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan korupsi mark-up dana iklan di Bank Jabar Banten (BJB), yang diperkirakan merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto , membenarkan bahwa penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB selama periode 2021-2023. Meskipun Ridwan Kamil belum pernah diperiksa, KPK menyatakan memiliki bukti cukup untuk melakukan tindakan ini.
“Terkait dugaan korupsi pengadaan iklan,” ungkap Fitroh dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).
Fitroh menjelaskan bahwa kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah, namun angka pastinya masih dalam proses verifikasi. Sementara itu, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam penyidikan ini, meskipun identitas mereka belum diumumkan.
Dugaan Korupsi di Bank BJB
Kasus ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap adanya dugaan penyimpangan dana iklan Bank BJB sebesar Rp28 miliar dari total alokasi anggaran iklan sebesar Rp341 miliar . Anggaran ini dikelola melalui enam perusahaan agensi perantara, namun nilai yang diterima media jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dialokasikan oleh bank.
Kejanggalan ini memicu dugaan praktik mark-up dalam pengelolaan dana iklan. KPK kemudian membuka penyidikan pada September 2024 dan mencatat lima calon tersangka, termasuk dua petinggi Bank BJB dan tiga pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini.
Pada 27 Februari 2025, KPK resmi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Namun, hingga awal Maret 2025, status tersangka belum diumumkan secara resmi.
Pengunduran Diri Dirut Bank BJB
Menariknya, Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi , mengundurkan diri pada 4 Maret 2025, hanya satu hari sebelum KPK mengumumkan dimulainya penyidikan. Perseroan menyebut pengunduran diri Yuddy dilakukan atas alasan pribadi.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi , menyatakan tidak mengetahui alasan pasti pengunduran diri Yuddy. Namun, ia mendukung langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap pengelolaan Bank BJB.
“Saya hormati proses hukum ini, karena ini sudah mengundurkan diri maka tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB sendiri,” ujar Dedi.
Analisis Ahli Hukum
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap , menyebut penggeledahan di rumah Ridwan Kamil sangat menarik karena biasanya KPK memanggil seseorang terlebih dahulu sebelum menjadikannya tersangka.
“Artinya, penyidik mempunyai kebutuhan untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Ridwan Kamil. Ini menunjukkan KPK memiliki informasi atau indikasi kuat soal keterlibatannya,” kata Yudi kepada Liputan6.com .
Meskipun demikian, Ridwan Kamil kemungkinan besar berstatus sebagai saksi kunci dalam kasus ini. Yudi juga mendesak KPK untuk segera mengumumkan siapa saja tersangka dalam kasus ini guna menghindari spekulasi publik.
Ahli hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Ahmad Sofian , menilai wajar jika KPK melakukan penggeledahan meskipun Ridwan Kamil belum pernah diperiksa. Menurutnya, KPK memiliki kewenangan untuk mengumpulkan barang bukti dan alat bukti sepanjang memiliki izin dari Dewan Pengawas.
“KPK harus memiliki minimal dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ridwan Kamil harus diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi,” jelas Ahmad.
Tanggapan Ridwan Kamil
Ridwan Kamil mengakui bahwa kediamannya digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Ia menyebut tim KPK menunjukkan surat tugas resmi dan menyatakan sikap kooperatif sepenuhnya.
“Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB. Kami mendukung sepenuhnya proses hukum ini,” tutur Ridwan Kamil dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/3/2025).
Namun, ia enggan berkomentar lebih lanjut tentang urgensi penggeledahan di rumahnya. “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” tambahnya.
