Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 28 Februari 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 348,1 triliun. Realisasi ini merupakan 9,6% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 9,6% itu masih bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, dengan berbagai yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wamen Suahasil, terjadinya inpres efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat Belanja Negara Rp 348,1 triliun,” ujar Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Lebih lanjut ia menjelaskan, angka realisasi tersebut terdiri atas realisasi untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.
“Terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (KL) Rp 83,6 triliun, ini juga sekitar 7,2% dari total belanja tahun ini untuk KL. Lalu belanja non KL mencapai Rp 127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja,” ujar dia.
Sedangkan untuk Transfer ke Daerah, per 28 Februari 2025 realisasinya paling tinggi. Sri Mulyani mengatakan, realisasinya mencapai Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari targetnya yang sebesar Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari total pagu 2025 bila dibandingkan dengan 2024 di angka 9,7% memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu serta digencarkan bantuan pangan dan bantuan sosial (bansos) yang juga mendorong realisasi.
“Tahun ini 2 bulan kita sudah membayarkan gaji dan tunjangan, detail gaji dan tunjangannya Rp 23,8 triliun, serta tunjangan kinerja (tukin), lembur, dan berbagai macam untuk pembayaran pegawai Rp 12,5 triliun,” papar Suahasil.
Selanjutnya ada belanja bantuan sosial (bansos), sudah dibelanjakan Rp 25,9 triliun atau 19,2% dari pagu di dalam APBN. Termasuk bantuan PKH realisasinya Rp 7,3 triliun, bantuan Sembako Rp 10,3 triliun, bantuan iuran PBI JKN Rp 7,7 triliun, bantuan PIP Rp 0,6 miliar, serta bantuan KIP Kuliah Rp 156,3 miliar.
Di samping itu, ia menegaskan belanja pegawai dan bansos sendiri tidak terkena efisiensi anggaran. Ada dua fokus dari langkah efisiensi anggaran dalam belanja KL yakni belanja barang dan belanja modal untuk dilakukan penyisiran.
Namun karena biasanya dua bulan pertama proses-proses kontrak belum semuanya dimulai, makanya belanja modal baru Rp 3,1 triliun atau 1,6% dari pagu, sementara itu belanja barang sudah dibelanjakan Rp 18,3 triliun 3,8% dari total pagu.
Sementara itu di sisi belanja non KL, terdiri atas pembayaran manfaat pensiun yang juga tidak termasuk yang diefisienkan. Sampai dengan 28 Februari 2025 nilai pembayarannya Rp 35,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan Januari dan Februari tahun lalu yang tahun lalu Rp 34 triliun atau naik 3,9% baik melalui Taspen untuk ASN maupun ASABRI untuk pensiunan TNI/Polri.
“Lalu ada subsidi dan kompensasi, pembayarannya Rp 10,7 triliun. Namun kalau kita lihat volume dari berbagai macam barang yang mendapatkan subsidi ini volumenya rata-rata meningkat,” kata dia.
Dikutip dari : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7821203/belanja-negara-tembus-rp-348-1-t-dalam-2-bulan-ini-rinciannya
