Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran subsidi dan kompensasi di tahun 2025. Hingga 28 Februari, realisasi anggarannya tembus Rp 10,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, angka realisasi subsidi tersebut terdiri atas subsidi energi sebesar Rp 10,6 triliun dan subsidi non-energi sebesar Rp 53,6 miliar.
“Untuk subsidi dan kompensasi, pembayarannya Rp 10,7 triliun. Namun kalau kita lihat volume dari berbagai macam barang yang mendapatkan subsidi, ini volumenya rata-rata meningkat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Kondisi naik tersebut terlihat dari realisasi pemanfaatan BBM menjadi 1,48 juta kiloliter (KL) yang telah disalurkan sebagai salah satu bentuk barang bersubsidi di bulan Januari dan Februari. Angka ini naik 1,3% dibandingkan saat 2024 sebesar 1,46 juta KL.
Sementara LPG 3 Kg realisasinya jadi 689,1 juta kg, angkanya turun tipis 0,7% dibandingkan tahun 2024 693,9 juta kg. Lalu untuk listrik bersubsidi 41,8 juta pelanggan, naik 4,3% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar 40,1 juta pelanggan.
Suahasil menambahkan, ada juga realisasi untuk Program Diskon Listrik 50% pada bulan Januari yang telah dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan dan di bulan Februari dinikmati oleh 64,8 juta pelanggan. Total anggaran yang diperlukan masih dalam proses estimasi tapi angka sementaranya diproyeksi Rp 13,6 triliun.
Selain itu, ada juga penyaluran pupuk, sampai dengan Februari telah disalurkan 1,3 juta ton. Angka ini naik 49,4% dibandingkan tahun lalu 0,87 juta ton.
“Ini (penyaluran pupuk naik) adalah karena ada perubahan kebijakan yang digiring oleh Pak Presiden (Prabowo) dan Pak Menteri Pertanian (Andi Amran) menata ulang penyaluran pupuk bersubsidi sehingga dalam 2 bulan pertama bisa disalurkan pupuk yang lebih banyak untuk kelompok petani kita,” terangnya.
Secara keseluruhan, untuk tahun 2025 ini total subsidi dan kompensasi yang dianggarkan dalam APBN 2025 adalah Rp 394,3 triliun. Angka ini membengkak dibandingkan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang realisasinya adalah Rp 386,9 triliun.
Untuk kuotanya antara lain, listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan untuk kelompok pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Lalu BBM bersubsidi untuk 19,4 juta kiloliter (KL) dan LPG 3 kilogram untuk 8,2 juta metric ton LPG.
“Bagaimana cara subsidi diberikan? Caranya adalah dengan APBN membayarkan selisih harga. Dari harga keekonomian, harga yang seharusnya, dengan harga yang menjadi dibayar oleh masyarakat,” terangnya.
“Contoh untuk Pertalite, harga seharusnya Rp 11.700, namun harga jualnya eceran yang dibayar masyarakat adalah Rp 10.000. Berarti Rp 1.700 per liter atau sekitar 15% itu dibayar APBN. Saat ini ada 157,4 juta kendaraan yang menggunakan. Untuk solar yang ditanggung APBN Rp 5.150 per liter dan sekarang dipakai oleh sekitar 4 juta kendaraan,” sambungnya.
