Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit sebesar 0,13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 31,2 triliun. Data tersebut merupakan akumulasi laporan kinerja sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2025. Kondisi defisit tersebut berbanding terbalik dengan kinerja APBN Februari 2024 yang surplus Rp 22,8 triliun atau setara 0,10% terhadap PDB.
“Terjadi defisit Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari (2025) atau sebesar 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
Meski begitu, Sri Mulyani menjelaskan defisit APBN di awal tahun itu masih dalam target desain APBN 2025 yang ditargetkan terjadi defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.
“Saya ingatkan kembali APBN didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% masih dalam target desain APBN sebesar 2,53% dari PDB,” imbuhnya.
Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Meski begitu, dari sisi keseimbangan primer tercatat masih surplus Rp 48,1 triliun.
“Sampai dengan Akhir Februari pembiayaan anggaran tercapai Rp 220,1 triliun. Artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7%. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar,” jelasnya.
Lebih rinci dijelaskan, pendapatan negara sampai Februari 2025 terkumpul Rp 316,9 triliun atau 10,5% terhadap APBN. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6% terhadap APBN. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat yakni belanja K/L dan belanja non K/L, serta transfer ke daerah.
“Belanja negara Rp 348,1 triliun atau terealisasi 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” imbuhnya.
