Breakingnewsbadung.com – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menerapkan pembatasan perjalanan dan kunjungan terhadap warga dari 43 negara .
Menurut laporan The New York Times yang dikutip oleh Newsweek , sebuah rancangan rekomendasi telah disusun oleh pejabat keamanan AS. Rancangan ini membagi 43 negara tersebut ke dalam tiga kategori berbeda: merah , oranye , dan kuning .
Daftar merah mencakup 11 negara yang warganya akan menghadapi larangan total untuk masuk ke AS. Sementara itu, dua daftar lainnya (oranye dan kuning ) akan menghadapi berbagai tingkat pembatasan visa.
Seorang pejabat AS mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa daftar rancangan ini masih dapat berubah dan belum disetujui oleh pemerintahan Trump, termasuk oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio . Newsweek telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan komentar lebih lanjut.
Namun, rancangan memo ini merupakan tindak lanjut dari perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Trump pada 20 Januari , yang mengharuskan pemeriksaan keamanan yang lebih ketat terhadap orang asing yang ingin masuk ke AS. Tujuannya adalah untuk mendeteksi ancaman terhadap keamanan nasional.
Perintah tersebut juga mengharuskan beberapa anggota kabinet untuk menyerahkan daftar negara-negara pada 21 Maret , yang harus dihentikan sepenuhnya atau sebagian perjalanannya. Alasan utamanya adalah “informasi pemeriksaan dan penyaringan mereka sangat kurang sehingga perlu dilakukan penangguhan sebagian atau sepenuhnya terhadap penerimaan warga negara dari negara-negara tersebut.”
Negara-Negara yang Masuk dalam Daftar
Kategori Merah (Larangan Total)
Daftar merah mencakup 11 negara yang warganya akan dilarang sepenuhnya masuk ke AS. Negara-negara tersebut meliputi:
- Afghanistan
- Bhutan
- Cuba
- Iran
- Libya
- North Korea
- Somalia
- Sudan
- Syria
- Venezuela
- Yemen
Kategori Oranye (Pembatasan Tambahan)
Daftar oranye mencakup 10 negara yang warganya akan menghadapi pembatasan tambahan, tetapi bukan larangan penuh untuk memasuki AS. Pelancong bisnis kaya mungkin diizinkan masuk, tetapi tidak untuk individu yang bepergian dengan visa imigran atau turis. Selain itu, warga negara dari negara-negara ini juga akan diminta menjalani wawancara tatap muka wajib.
Negara-negara dalam kategori oranye antara lain:
- Belarus
- Eritrea
- Haiti
- Laos
- Myanmar
- Pakistan
- Russia
- Sierra Leone
- South Sudan
- Turkmenistan
Kategori Kuning (Peringatan dan Batas Waktu)
Daftar kuning mencakup 22 negara yang memiliki waktu 60 hari untuk mengatasi masalah kekurangan informasi atau berisiko dipindahkan ke kategori lain. Beberapa masalah yang harus diatasi oleh negara-negara ini termasuk kegagalan untuk berbagi informasi tentang pelancong ke AS, praktik keamanan yang tidak memadai dalam menerbitkan paspor, dan menjual kewarganegaraan kepada orang-orang dari negara-negara yang dilarang.
Negara-negara dalam kategori kuning meliputi:
- Angola
- Antigua and Barbuda
- Benin
- Burkina Faso
- Cambodia
- Cameroon
- Cape Verde
- Chad
- Republic of Congo
- Democratic Republic of Congo
- Dominica
- Equatorial Guinea
- Gambia
- Liberia
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- St. Kitts and Nevis
- St. Lucia
- São Tomé and Príncipe
- Vanuatu
- Zimbabwe
Tujuan dan Implikasi Kebijakan
Diketahui bahwa perintah eksekutif Trump pada Januari lalu bertujuan untuk melindungi warga AS dari orang-orang yang berniat melakukan serangan teroris hingga mengancam keamanan nasional. Hal ini berbeda dengan pendekatan Joe Biden , yang pada 2021 mencabut larangan perjalanan serupa yang diberlakukan selama masa pemerintahan Trump.
Departemen Luar Negeri AS sebelumnya juga menyatakan bahwa mereka mengikuti perintah Trump dan berkomitmen untuk melindungi negara serta warganya dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa.
Namun, rancangan draf ini masih dalam tahap tinjauan oleh pemerintah, khususnya di Biro Regional Departemen Luar Negeri dan Spesialisasi Keamanan , sehingga kemungkinan ada perubahan dalam keputusan akhir.
Selain itu, belum jelas apakah individu dari negara yang terdampak akan dikecualikan dari pembatasan tersebut, atau apakah visanya akan dibatalkan.
