Breakingnewsbandung.com – KOTA BANDUNG | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan sangat penting dalam mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat. Hal ini disampaikan KDM usai menghadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah menteri dari pemerintah pusat, termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, turut hadir para Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa/Lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat desa/kelurahan, KDM berharap dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Fokus utama mencakup peningkatan kesehatan, penanganan sampah yang lebih baik, ketahanan pangan, hingga program-program sosial lainnya.
“Kami membuat komitmen-komitmen bersama untuk melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat,” ujar KDM.
Menurutnya, wilayah perdesaan merupakan titik sentral di Jawa Barat. Oleh karena itu, infrastruktur yang mendukung layanan kepada masyarakat harus segera diperbaiki dan dioptimalkan. Beberapa prioritas pembangunan meliputi peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat, penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, pencegahan kematian bayi saat proses persalinan, pengembangan ketahanan pangan, koperasi desa, serta pendirian sekolah rakyat.
“Infrastruktur ini menjadi tulang punggung untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya dukungan infrastruktur yang memadai, sulit bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut,” tegasnya.
KDM berharap kerja sama kolektif antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat RT dapat mengintegrasikan pelayanan publik agar lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Inilah yang menjadi fokus hari ini, yakni mengintegrasikan seluruh elemen pemerintahan, mulai dari pusat hingga tingkat RT, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik,” tutup KDM.
Sumber: HUMAS JABAR
