Breakingnewsbandung.com – KOTA BANDUNG | Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi sejumlah desa di Jabar yang dinilai masih jauh dari standar ideal. Meski dalam LKPj Gubernur 2024 terdapat klasifikasi desa menjadi tiga kategori — Mandiri, Maju, dan Berkembang — namun menurut Anggota Komisi I DPRD Jabar, A Yamin, pengklasifikasian ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas lapangan.
Yamin menyampaikan bahwa masih ada desa-desa di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal yang infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Ia memberi contoh bangunan balai desa yang tidak layak digunakan untuk pelayanan masyarakat.
“Jangan sampai Desa Mandiri hanya ditemukan di perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau. Di banyak pelosok, kondisi desa masih tertinggal dan infrastruktur dasarnya belum memadai,” ujar Yamin saat memberikan pandangan terkait evaluasi LKPj Gubernur Jabar 2024.
Ia juga mencontohkan kunjungan kerja ke salah satu desa di Kabupaten Sukabumi, di mana kondisi aula desa sudah rusak parah dan tidak representatif sebagai tempat pelayanan publik.
Menurut Yamin, alokasi dana desa (ADD) dan bantuan rutin pemerintah pusat maupun daerah dirasa belum cukup untuk memperbaiki seluruh infrastruktur desa secara signifikan. Ia pun mendesak Pemprov Jabar untuk turut campur tangan dalam memberikan bantuan tambahan kepada desa-desa yang berada di wilayah terpencil.
“Perlu ada intervensi lebih besar dari provinsi agar pemerataan pembangunan bisa benar-benar tercapai,” tambahnya.
Yamin menegaskan bahwa peningkatan standar desa harus dilakukan secara merata, tidak hanya di desa-desa yang mudah dijangkau, tetapi juga di wilayah kabupaten yang memiliki medan sulit dan akses terbatas.
Sumber: Humas Jabar
