Bandung – Jumlah penduduk miskin per September 2024 di Jawa Barat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Maret 2024. Meski demikian, kesenjangan ekonomi tercatat meningkat.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin di Jawa Barat per September 2024 adalah sebanyak 3,67 juta orang atau 7,08 persen dari total penduduk. Angka tersebut turun sebesar 0,38 persen poin dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang sebanyak 3,85 juta orang.
Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan, penurunan angka kemiskinan salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi makro yang cenderung positif. Inflasi pun tercatat cukup terkendali, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 yang meningkat 2,59 perse dibanding triwulan I 2024.
“Penurunan angka kemiskinan selain diakibatkan kondisi ekonomi makro yang membaik, juga adanya berbagai program bantuan untuk masyarakat dari pemerintah”, ungkap Darwis pada rilis Berita Resmi Statistik di Aula Kantor BPS Jawa Barat Rabu, (15/01/2025).
Meski demikian, rasio ketimpangan pengeluaran penduduk atau Gini Ratio mengalami peningkatan. Tingkat ketimpangan pengeluaran meningkat menjadi 0,428 dari sebelumnya 0,421 pada Maret 2024. Secara wilayah, Gini Ratio perkotaan sebesar 0,439 lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 0,327.
Hal ini menunjukkan kesenjangan yang semakin tinggi antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Darwis menyebutkan, di Jawa Barat peningkatan kesenjangan ini disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran masyarakat yang berada di kategori 20 persen teratas dari total jumlah masyarakat.
Selain itu, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2024 mengalami penurunan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa ketimpangan meningkat.
“Ketimpangan di sini terjadi ketika masyarakat yang 20 persen itu jumlah pengeluarannya meningkat. Kenaikan sedikit saja dari golongan ini akan sangat berpengaruh besar, karena jumlah pengeluaran mereka mendominasi total pengeluaran masyarakat sehingga akhirnya meningkatkan ketimpangan. Penurunan yang 40 persen juga berpengaruh, tapi tidak sebesar kenaikan dari penduduk yang 20 persen,” ungkapnya.
