Bandung – Bandung kembali bergeliat dengan wacana yang memantik perdebatan publik. Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan mengusulkan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan komersial secara penuh.
Wacana ini dianggap mampu meningkatkan konektivitas Kota Bandung, namun juga dinilai berpotensi berbenturan dengan agenda besar Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tengah fokus meramaikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB)Kertajati, Majalengka.
Mulanya, Farhan mengungkapkan jika dirinya punya pekerjaan rumah (PR) untuk membuat Bandara Husein bisa aktif kembali. Hal itu disampaikan Farhan usai ditetapkan sebagai Wali Kota Bandung terpilih periode 2025-2030.
“PR kira bersama bahwa memastikan Husein kembali menerima jadwal penerbangan reguler,” ucap Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis (9/1).
Farhan mengakui jika reaktivasi Bandara Husein menjadi salah satu komitmennya sebagai pemimpin Kota Bandung. Dia memastikan akan berupaya mengajukan agar hal itu bisa terwujud lewat kordinasi dengan pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan.
“Tentu kita semua sedang menantikan momen yang tepat untuk mengajukan kembali peninjauan untuk membuka kembali jadi jadwal penerbangan reguler, komersial, segala jenis pesawat ada, berbagai macam tujuan di Bandara Husein,” ujarnya.
Bukan cuma aktif kembali, Farhan juga ingin Bandara Husein kembali melayani penerbangan internasional. Hal itu menurutnya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Bandung.
“Terus langkah berikutnya kami juga akan mengajukan kembali agar Bandara Husein kembali menjadi bandara internasional,” tandasnya.
Respon Pemprov Jabar
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin buka suara terkait wacana reaktivasi Bandara Husein. Bey mengakui wacana itu menimbulkan perdebatan di masyarakat. Karenanya, Bey menginginkan agar wacana reaktivasi Bandara Husein harus didasari kajian.
Bey juga meminta agar publik tak harus berdebat soal wacana tersebut. Sebaliknya, dia meminta agar semua pihak bergandengan tangan untuk membangun Jawa Barat.
“Yang lagi ramai terkait bandara kami ingin ada survei atau pengecekan apakah betul harus dibuka lagi Bandara Husein. Bagi kami Bandara Kertajati harus diselamatkan, jadi supaya tidak ada perdebatan di publik, kami berharap ada sinergi di antara kami semua,” tegas Bey, Kamis (16/1).
Menurut Bey, idealnya Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara bisa aktif beriringan. Hanya saja, keputusan reaktivasi Bandara Husein menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Sementara Pemprov Jabar kata dia, akan fokus mengembangkan Bandara Kertajati.
“Idealnya dua-duanya ada. Kami pemprov akan mengikuti apa yang diputuskan dan kami akan terus berusaha mengembangkan Kertajati karena di sana ada Rebana dan sebagainya. Jauh memang (jaraknya) tapi kita bisa pikirkan bagaimana transportasinya,” ujar Bey.
Dukungan dan Penolakan
Dukungan dan penolakan pun mengemuka soal wacana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. DPRD Kota Bandung menyatakan persetujuannya soal wacana itu, sementara DPRD Jawa Barat menolak keras ide tersebut.
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menganggap aktifnya Bandara Husein dapat memajukan perekonomian Kota Bandung ke depan. Bahkan dia menyebut, wacana itu jadi harapan mayoritas warga Bandung dan sekitarnya.
“Satu hal yang jadi harapan banyak warga agar ekonomi Kota Bandung semakin terbuka, terkait aktivasi kembali Bandara Husein. Saya pikir itu penting harus jadi prioritas agar (Farhan) komunikasi dengan pusat,” ungkapnya, Jumat (10/1).
“Saya mendengar suara lapisan masyarakat Kota Bandung yang berharap betul, karena memang Kertajati ini satu jam perjalanan (dari Bandung). Persepsi publik itu lumayan ya melelahkan,” katanya.
Namun, di sisi lain, DPRD Jawa Barat memiliki pandangan berbeda. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono menegaskan bahwa wacana reaktivasi Husein Sastranegara bertentangan dengan kebijakan Pemprov Jabar yang sedang berupaya menjadikan Bandara Kertajati sebagai pusat penerbangan utama di Jawa Barat.
“Saya paling tidak setuju bila Bandara Husein Sastranegara dibuka kembali. Kita ingat pemerintah punya kebijakan strategis, yang salah satunya adalah Bandara Kertajati dan merupakan proyek strategis nasional,” ujar Ono, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).
Menurut Ono, Bandara Kertajati, yang menelan biaya hingga Rp 5,4 triliun, harus menjadi prioritas. Apalagi, keberadaan Tol Cisumdawu kini mempermudah akses dari Bandung ke Kertajati dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Fasilitas yang tersedia di bandara ini juga sudah sangat memadai.
“Jadi lebih baik pemerintah memaksimalkan Bandara Kertajati yang merupakan bandaranya rakyat Jawa Barat. Apalagi kita sudah mempunyai akses Tol Cisumdawu yang hanya satu jam perjalanan dari Kota Bandung. Bandara Kertajati juga memiliki berbagai macam fasilitas yang sudah layak,” tuturnya.
