Bandung – Di balik kemegahan Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung, tersimpan fakta yang baru terungkap. Pembangunan masjid ini masih menyisakan utang yang belum terbayarkan.
Fakta ini diungkap Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi yang menyebut sebagian anggaran pembangunan masjid yang totalnya mencapai Rp 1,2 triliun, sebagian dananya berasal dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 207 miliar.
Diketahui, pada medio 2020-2021, Pemprov Jabar mendapat bantuan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PEN senilai Rp 3,4 triliun. Dana PEN itu kemudian digunakan untuk beberapa kegiatan pembiayaan yang salah satunya untuk membangun Masjid Raya Al Jabbar.
“Infrastruktur perkotaan bangunan publik seperti creative center dengan tiga kegiatan memakan anggaran Rp 21 miliar. Kemudian, infrastruktur perkotaan dan sarana peribadatan seperti Masjid Aljabar sebesar Rp 207 miliar,” kata Dedi di media sosialnya, Rabu (5/2/2025).
“Biar seluruh warga Jabar tahu utangnya digunakan untuk apa,” imbuhnya.
Apa yang diungkap Dedi Mulyadi dibenarkan Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin. Menurut Bey, Pemprov Jabar saat ini sedang mencicil pembayaran pinjaman PEN dengan besaran Rp 500 miliar per tahun ke pemerintah pusat.
“Rp 207 miliar dari PEN, sampai sekarang yang udah dibayarkan baru pokoknya, cicilannya Rp 500 miliar ya selama delapan tahun, kan cicilannya langsung dari pinjaman Rp 3,4 triliun,” kata Bey.
Bey mengungkap, pemanfaatan pinjaman PEN tersebut dilakukan di era Gubernur Jabar sebelumnya, Ridwan Kamil. Utang itu kemudian akan dibayar di era gubernur Dedi Mulyadi yang akan memimpin Jabar periode 2025-2030.
“Pak Dedi mulai sedang mencoba melunasi langsung, kita lunasi langsung ataukah mungkin ada kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa. Jadi saya datang ke sini kan sebagai penjabat gubernur dan PEN itu sudah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya (Ridwan Kamil),” katanya.
Menurut Bey, transparansi soal utan PEN itu bukan untuk menyudutkan dan menyalahkan pemimpin terdahulu. Namun dia juga tak tahu persis alasan memakai pinjaman PEN untuk pembangunan Masjid Raya Al Jabbar.
“Kami melihatnya lebih komprehensif ya dan saya pikir Pak KDM (Dedi) pun tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Beliau kan hanya menanyakan apa yang itu digunakan untuk apa saja. Betul. Dan kebijakannya apa?” jelasnya.
Terungkapnya utang di balik pembangunan Masjid Raya Al Jabbar juga disorot Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Ono meminta pemprov mengungkap dampak pembangunan Masjid Raya Al Jabbar apakah bermanfaat untuk pemulihan ekonomi pascapademi.
“Saat bicara pembangunan Masjid Al Jabbar, apakah pembangunan itu sudah masuk RPJMD, sudah masuk rencana kerja dinas, bener nggak pembangunan Al Jabbar itu bisa memulihkan ekonomi karena dana itu didapatkan dari dana PEN,” tegas Ono saat dihubungi.
