Bandung – DPRD Kota Bandung mulai mempersiapkan skema efisiensi anggaran sebagai wujud implementasi arahan pemerintah pusat. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pihaknya akan segera memangkas beberapa pos pengeluaran dari kegiatan yang dinilai tidak efektif.
Selain berbagai acara yang bersifat seremonial, kegiatan lain yang rencananya akan dikurangi atau bahkan dihentikan di tahun ini adalah perjalanan dinas ke luar negeri. Hal ini, kata Asep, termasuk menunda sejumlah acara yang telah teragendakan sebelumnya.
“DPRD Kota Bandung memang sudah melakukan persiapan untuk efisiensi, misalnya kegiatan seremoni akan kita kurangi. Termasuk rencana perjalanan ke luar negeri. Untuk tahun ini kita akan tahan dulu,” ungkap Asep saat ditemui di kantor DPRD Kota Bandung, Kamis (27/2/2025).
Dia mengatakan, Kota Bandung sebelumnya telah memiliki rencana perjalan dinas ke Korea Selatan untuk misi pengembangan Sister City. Kegiatan serupa juga rencananya akan diselenggarakan tahun ini ke beberapa kota lainnya di luar negeri, namun hal tersebut urung dilaksanakan.
“Ini penting sekali sebenarnya karena Kota Bandung sudah mulai beralih menjadi kota modern, mau tidak mau kita harus lakukan komparasi dengan kota-kota di dunia. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya jadi (kegiatan ini) termasuk kena efisiensi” papar Agus.
Ketika ditanya apakah perjalanan dinas luar negeri akan dihentikan sama sekali, ia mengatakan pihaknya masih akan terus melakukan kajian pemangkasan anggaran dilihat dari urgensi kegiatan.
“Sepertinya iya (dihentikan sama sekali), Tapi kita lihat nanti. Lihat urgensinya ya, karena memang ini arahan pemerintah pusat juga. Tapi nanti kita akan coba pertimbangkan, karena beberapa hal seperti sister city ini penting,” jelasnya.
Efisiensi Capai Rp 200 Miliar
Ia mengatakan, pihaknya masih terus mengkalkukasi kemungkinan jumlah anggaran yang terimbas efisiensi. Sejauh ini, patokannya adalah dengan melihat besaran persentase untuk pengurangan kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD).
Bila ditaksir kasar, Agus mengatakan kemungkinan anggaran DPRD Kota Bandung yang akan terkena imbas efisiensi hampir senilai Rp 200 miliar.
“Misanya di perjalan dinas di OPD akan dipotong 50 persennya. Kalau melihat dari instruksi Wali Kota Bandung kemarin, kurang lebih mungkin hampir mencapai Rp200 miliar ya,” ungkapnya.
Dengan angka tersebut, Agus mengatakan, beberapa hal lainnya yang akan dipangkas adalah kegiatan konsultasi. Bila sebelumnya bisa dilakukan secara offline, maka kemungkinan tahun ini akan digelar secara online.
“Tapi kalau memang betul-betul tidak memungkinkan karena ada hal-hal teknis yang harus dijalankan tatap muka, ya kita juga mungkin akan tetap melakukannya. Diatur-atur sajalah, mana yang sekiranya efektif,” jelasnya.
Tak Pengaruhi Fungsi DPRD
Agus memastikan pemangkasan anggaran tidak akan memengaruhi fungsi utama DPRD Kota Bandung. Kegiatan seperti reses tidak termasuk hal yang akan terimbas pemotongan anggaran.
“Yang berhubungan dengan masyarakat itu sebaiknya memang tidak dikurangi. Kalau dianalogikan, efisiensi ini jangan seperti mengamputasi anggota tubuh, tapi hanya membuang lemak-lemak berlebih yang tidak perlu,” paparnya.
Hal senada juga disampaikan Agus ketika ditanya terkait dampak efisiensi anggaran terhadap jumlah pegawai honorer di lingkungan. Ia mengatakan kemungkinan memangkas jumlah tenaga honorer harus dikaji terlebih dahulu, jangan sampai jadi menghambat pekerjaan.
“Ya itu harus dikaji dulu, efisiensi jangan sampai mengurangi produktivitas kerja. Tidak boleh sembaragan dan sembrono, karena nanti bukannya jadi efektif malah kinerja terhambat,” tutupnya.
