BANDUNG | Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan arahan tegas kepada camat dan lurah untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal pada Rapat Koordinasi (rakor) Camat dan Lurah di Balai Kota Bandung, Senin (10/3/2025). Sejumlah isu strategis menjadi fokus utama, termasuk pelayanan pemerintahan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta masalah kesehatan seperti stunting dan TBC.
Farhan menyoroti gangguan pelayanan yang terjadi akibat bencana alam, seperti banjir yang menghambat aktivitas di kantor Dinas Perhubungan (Dishub). Ia meminta rekayasa teknis dilakukan agar layanan tetap berjalan efektif. Menurutnya, layanan tatap muka adalah cara terbaik untuk memberikan solusi langsung kepada masyarakat.
Selain itu, ia meminta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dan Asisten Daerah untuk mengevaluasi kondisi dua kelurahan terdampak banjir, yaitu Garuda dan Mekarjaya. Farhan juga menginstruksikan camat dan lurah untuk terus siaga dan memantau lingkungan mereka dari potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
“Saat banjir, masyarakat tidak peduli dari mana sumbernya, yang mereka inginkan adalah rumah mereka tidak kebanjiran. Maka dari itu, camat dan lurah harus hadir di lokasi, meskipun mendapat keluhan atau dimarahi warga. Kehadiran kita memberikan efek psikologis yang baik,” ujarnya.
Pengelolaan Sampah dan Stunting
Terkait pengelolaan sampah, Farhan menegaskan bahwa target 700 RW Kawasan Bebas Sampah (KBS) di akhir 2025 harus tercapai. Ia meminta camat dan lurah untuk berkoordinasi dengan investor dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait pemusnahan sampah.
“Pemusnahan sampah menjadi krusial untuk menghilangkan titik-titik penumpukan. Saya apresiasi camat dan lurah yang sudah mulai aktif menangani masalah ini, tetapi upaya harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Farhan juga menyoroti angka stunting dan TBC yang masih tinggi di Bandung, meskipun pendapatan per kapita kota ini telah mencapai 8.000 USD. Menurutnya, hal ini menandakan ketimpangan ekonomi yang signifikan.
“Ini menandakan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi. Kita harus memastikan angka stunting dan TBC turun. Setiap wilayah harus aktif melakukan patroli kesehatan dan mendata ibu hamil yang kekurangan gizi,” ujarnya.
Penataan PKL dan Pasar Tumpah
Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pasar tumpah juga menjadi fokus pembahasan. Farhan meminta lurah dan camat untuk melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada para PKL dalam mencari solusi bersama.
“PKL dan ojek online adalah bagian dari ekosistem ekonomi kota ini. Kita harus memperlakukan mereka dengan bijak dan mencari solusi agar dampak ekonomi tidak semakin buruk,” jelasnya.
Wakil Wali Kota Bandung Dorong Konsistensi Koordinasi
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengingatkan bahwa semangat koordinasi tidak boleh hanya bertahan di awal, tetapi harus konsisten. Menurutnya, sistem respons terhadap jalan rusak, lampu mati, dan pohon tumbang harus terus ditingkatkan.
“Jangan cuma panas di awal, lalu kembali ke kebiasaan lama. Masyarakat semakin aktif mengawasi kinerja kita, dan kita harus lebih cepat merespons laporan yang masuk,” katanya.
Erwin juga meminta camat dan lurah lebih aktif melaporkan pengikisan tanah dan indikasi longsor agar bisa ditangani sebelum menjadi lebih parah.
“Kalau ada indikasi longsor, segera turun ke lapangan dan lakukan perbaikan secepat mungkin,” ungkapnya.
Sumber: Humas Kota Bandung
