Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan ada sebanyak Rp 86,85 triliun dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank. Hal ini berdasarkan pada jumlah saldo Pemda Nasional per 31 Desember 2024.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar mengatakan, angka Rp 86,85 triliun tersebut ini merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir. Adapun ada tahun 2023, tercatat jumlah dana Pemda yang mengendap di bank sebesar Rp 97,87 triliun.
“Per 31 Desember 2024 lalu, dana Pemda di perbankan tercatat Rp 86,85 triliun. Ini adalah yg terendah selama empat tahun terakhir kita pantau,” kata Suahasil, dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Posisi dana Pemda di perbankan sejak 2021 s.d 2024 menunjukkan tren yang terus membaik. Pada tahun 2021, jumlah dana yang mengendap mencapai Rp 113,38 triliun, lalu pada 2022 angkanya naik ke posisi Rp 123,74 triliun.
Namun pada 2023 angkanya turun ke posisi Rp 96,87 triliun, hingga akhirnya di 2024 dana Pemda yang mengendap di perbankan sebesar Rp 86,85 triliun. Menurutnya, angka ini menandakan bahwa Pemda telah mampu membelanjakan anggarannya.
“Di sisi lain kita juga mencatat bahwa dana yang lebih rendah ini karena penerapan syarat salur yang lebih baik selama 2024 dan kebijakan treasury deposit facility (TDF) terutama menggunakan TDF untuk kurang bayar DBH yg biasanya dihitung menjelang akhir tahun,” terangnya.
Suahasil menambahkan, untuk tahun 2023 ada TDF sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan pada tahun 2024, nilainya sebesar Rp 13 triliun dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini dana yang menjadi milik Pemda, namun dapat digunakan sewaktu-waktu jika Pemda memerlukan untuk penggunaannya dengan tata kelola yang berlaku,” kata dia.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Transfer ke Daerah pada bulan Februari mencapai Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari total pagu. Ini lebih tinggi dibandingkan penyaluran sampai dengan Februari tahun 2024 yang hanya mencapai waktu itu Rp 134,7 triliun.
Rincian berdasarkan kelompok transfernya, untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 86,6 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp 82,6 triliun. Lalu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp 30,3 triliun, tinggi dibandingkan tahun lalu Rp28,6 triliun.
Lalu DBH juga telah disalurkan Rp 13,8 triliun dan Dana Desa juga dengan salur yang terus dipenuhi oleh pembangunan dan pemerintahan daerah disalurkan Rp 5,9 triliun.
“Kita memperkirakan bulan Maret ini akan ada penyaluran lagi sebesar Rp 57,1 triliun terutama untuk mendukung layanan publik seperti sekolah, puskesmas, lalu DAK Non-Fisik, bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional kesehatan, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui DAU,” terang Suahasil.
