Sukabumi – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H. atau yang lebih dikenal sebagai ‘Bunut’ tengah menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari kerugian finansial hingga praktik memo pasien gratis yang dinilai tidak sesuai aturan.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengungkapkan, dalam pemeriksaan keuangan terbaru, terungkap bahwa rumah sakit ini menerima subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi sebesar Rp40,7 miliar per tahun. Menurutnya, dana tersebut harus kembali ke APBD karena sifatnya seperti pinjaman untuk pegawai negeri yang mengabdi di RSUD.
“Kalau ini nggak segera diperbaiki selama empat tahun tidak ada perbaikan maka Bunut nilai keuangannya menjadi nol, bayangkan saja kalau aset sekarang kan Rp220 miliar total ekuitasnya,” kata Ayep kepada detikJabar di RSUD Syamsudin S.H, Kota Sukabumi, Rabu (5/2/2025).
Dia menegaskan, akan melakukan pengawalan ketat dan perombakan di tubuh RSUD. Ia menyatakan tidak akan ada lagi praktik titipan pegawai di rumah sakit, sehingga seluruh tenaga kerja harus direkrut secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Harus profesional dan saya ikut kawal. Jadi karyawannya nggak boleh ada titipan. Boleh masuk darimana, silahkan saja sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Selain itu, praktik pemberian memo gratis untuk pasien dari pejabat juga akan dihapuskan. Menurutnya, jika kebijakan ini terus berlanjut, maka seluruh masyarakat Kota Sukabumi yang berjumlah sekitar 360 ribu orang akan meminta memo yang sama, yang pada akhirnya bisa mengancam keberlangsungan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya mandiri secara finansial.
“Tidak ada gratis-gratis, memo-memo, minta memo dari Wali Kota tidak ada, saya tidak akan mengeluarkan memo apapun,” tegasnya.
Di sisi lain, evaluasi juga dilakukan terhadap gaji direktur RSUD. Berdasarkan ketentuan, gaji direktur rumah sakit berada di kisaran Rp80-100 juta per bulan. Namun, laporan sebelumnya menunjukkan bahwa gaji direktur bisa mencapai Rp300 juta per bulan.
Untuk itu, Ayep berencana menurunkan gaji direktur mendatang agar lebih efisien. Jika ada yang menolak, maka ia akan mencari sosok profesional dari internal rumah sakit yang bersedia menerima kebijakan tersebut.
“Saya akan minta Direktur Bunut yang akan datang gajinya diturunkan, kalau nggak mau diturunkan jangan jadi direktur, saya cari orang profesional saja. Wali Kota saja cuma Rp5 juta atau Rp6 juta gajinya dengan operasional macam-macam,” tuturnya.
Plt Direktur Utama RSUD Syamsudin SH, Yanyan Rusyandi menegaskan, bahwa pihaknya komitmen untuk memperbaiki rumah sakit. Beberapa langkah dinilai sudah sejalan dengan instruksi Wali Kota.
Terkait kondisi keuangan, ia menjelaskan bahwa dari total pendapatan rumah sakit sebesar Rp320 miliar, sekitar 72 persen dialokasikan untuk belanja pegawai. Dari jumlah tersebut, Rp40,7 miliar merupakan bantuan APBD yang diperuntukkan bagi gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara sisanya digunakan untuk menggaji pegawai BLUD dan remunerasi pegawai lainnya.
Mengenai kebijakan memo gratis, Yanyan mengungkapkan, bahwa wali kota telah meminta daftar pasien yang tidak melakukan pembayaran agar kebijakan ini dapat dikendalikan. Pihaknya menyambut baik kebijakan tersebut sehingga praktik tersebut dapat diputus.
“Ya berarti memang Pak Wali sudah tahu bahwa ada pasien-pasien yang kondisinya tidak melakukan pembayaran di rumah sakit, jadi untuk itu Pak Wali tegas ke saya minta daftarnya. Mana daftar-daftar pasien yang tidak melakukan pembayaran agar ke depan jangan sampai itu terjadi lagi dan harus dikendalikan langsung oleh Pak Wali,” katanya.
RSUD Bunut juga telah mengalami kondisi keuangan yang defisit dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, rumah sakit masih dalam proses audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mendapatkan gambaran pasti mengenai besaran layanan gratis yang telah diberikan.
Ke depan, pihak rumah sakit menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dia juga memastikan seluruh proses perbaikan rumah sakit akan dilakukan secara transparan dan profesional.
“Tahun ini, EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) harus positif. Dari total pendapatan Rp320 miliar, diharapkan bisa meningkat menjadi Rp350 miliar di tahun pertama. Target jangka panjangnya adalah mencapai Rp500 miliar sesuai rencana strategis,” tutupnya.
